Tampilkan postingan dengan label Ilmu Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ilmu Politik. Tampilkan semua postingan

Senin, 25 Desember 2017

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi (skripsi dan tesis)

faktor dari dalam, yaitu kemauan dan kemampuan masyarakat untuk ikut berperan serta, dari luar masyarakat yaitu peran aparat, lembaga formal dan non formal yang ada.
  1. Faktor internal
Faktor internal berasal dari dalam masyarakat sendiri, ciri-ciri individu tersebut terdiri dari usia, jenis pekerjaan, lamanya terlibat dalam kegiatan, tingkat pendapatan, lamanya tinggal serta status hunian (Slamet, 2004) yang mempengaruhi aktivitas kelompok, mobilitas individu dan kemampuan finansial. faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi keaktifan dalam berorganisasi. Hal ini disebabkan pekerjaan berhubungan dengan waktu luang seseorang untuk terlibat dalam organisasi, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi dengan mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 2009). Salah satu ciri sosial ekonomi penduduk berkaitan erat dengan lamanya tinggal seseorang dalam lingkungan permukiman dan lamanya tinggal ini akan mempengaruhi orang untuk bekerjasama serta terlibat dalam kegiatan bersama. Dalam lingkungan perumahan seperti disebutkan Turner (dalam Panudju, 2009), tanpa kejelasan tentang status kepemilikan hunian dan lahannya seseorang atau sebuah keluarga akan selalu tidak merasa aman sehingga mengurangi minat mereka untuk memelihara lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal ini status hunian seseorang akan berpengaruh pada tingkat peran sertanya dalam kegiatan bersama untuk memperbaiki lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah akan terbentuk jika masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan sampah, yang selanjutnya akan berpengaruh dalam pembentukan perilaku masyarakat terhadap sampah. Untuk itu perlu diupayakan adanya pengembangan perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan mendorong seseorang untuk bertindak dan berinteraksi berdasarkan kesamaan sikap dan pandangan mengenai tanggungjawab pengelolaan.
  1. Faktor Eksternal
Menurut Schubeler, tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan prasarana lokal tergantung pada sikap warga dan efektifitas organisasi masyarakat. (Schubeler, 2006). Seseorang akan terlibat secara langsung/tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga yang ada seperti LKMD, RW dan RT yang mengarah dalam mencapai kesejahteraan bersama. Adapun organisasi masyarakat 37 tersebut, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai moral berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan demikian peran serta harus mengandung unsur-unsur adanya keterlibatan aktif dari stakeholder dalam suatu organisasi kerja yaitu aparat pemerintah dan masyarakatnya. Didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintahan akan bekerja lebih baik jika anggota-anggota dalam struktur diberi kesempatan untuk terlibat secara intim dengan setiap organisasi. Hal ini menyangkut dua aspek yaitu: a. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen di antara para aparat agar termotivasi dengan kuat pada program yang di implementasikan. b. Keterlibatan publik dalam desain dan implementasi program (B.Guy Peter dalam (Krina, 2003). Krina (2003) menyebutkan asumsi dasar dari peran serta adalah “semakin dalam keterlibatan individu dalam tantangan berproduksi, semakin produktif individu tersebut” dengan cara mendorong peran serta secara formal melalui forum untuk menampung peran serta masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat untuk mengekspresikan keinginannya. Dalam hal pemerintahan yang partisipatif, perencanaan pembangunan memerlukan penanaman pemahaman tentang konsep pengelolaan yang partisipatif yang didasari oleh adanya proses interaksi antar stakeholder yang dilakukan sejak tahap identifikasi permasalahan, perumusan permasalahan, perumusan kebutuhan dan kesepakatan untuk melaksanakan (Wiranto, 2001).
Adapun pemerintahan  yang partisipatif menurut Hill dan Peter Hupe dalam Krina, (2002) bercirikan fokusnya pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berperan serta. Dengan demikian nampaklah bahwa dalam setiap proses pembangunan, peran serta masyarakat harus selalu menjadi prioritas, karena keterlibatan masyarakat sangat menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan program. Selain itu, melalui bentuk peran serta, hasil pembangunan diharapkan dapat dimanfaatkan secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berarti bahwa prinsip memperlakukan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan perlu diaktualisasikan ke dalam kenyataan dengan bobot yang semakin besar pada kedudukan masyarakat sebagai subjek (Soetomo, 2008).
Faktor lain dari pemerintah yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat adalah peran pemerintah daerah dalam membina swadaya dan peran serta masyarakat melalui pemberian penyuluhan, penyebaran informasi dan pemberian perintisan, selain itu juga dalam pemberian stimulan yang berupa material dan dana (Yudohusodo dkk, 2001). Dalam kegiatan peran serta dimungkinkan adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai pendamping. Pengertian pihak ketiga sebagai pendamping disini adalah kelompok yang terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik dilakukan oleh LSM, Yayasan Sosial, Perguruan Tinggi, melalui upaya-upaya pengembangan masyarakat, membantu mensintesakan pendekatan pembangunan dari atas dan dari bawah, membantu mengorganisir dan melaksanakan kegiatan bersama serta berbagai kegiatan selaku mediator atau katalisator pembangunan (Schubeler, 2006)

Jenis Dalam Partisipasi Masyarakat (skripsi dan tesis)

Pasaribu dan Simanjuntak (2006), menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan jenis partisipasi ialah macamnya sumbangan yang diberikan orang atau kelompok yang berpartisipasi. Adapun jenis-jenis partisipasi masyarakat sebagai berikut :
  1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pendapat, pertemuan atau rapat;
  2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya;
  3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya;
  4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri;
  5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambungan dan mulang-sambung;
Sebagaimana yang dikutip Sastropoetro (2008) mengemukakan jenis partisipasi sebagai berikut:
  1. Pikiran (psychological participation), merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.
  2. Tenaga (physical participation), adalah partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu.
  3. Pikiran dan tenaga (psychological and physical participation), Partisipasi ini sifatnya lebih luas lagi disamping mengikutsertakan aktifitas secara fisik dan non fisik secara bersamaan.
  4. Keahlian (participation with skill), merupakan bentuk partisipasi dari orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang menunjang keahliannya.
  5. Barang (material participation), partisipasi dari orang atau kelompok dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.
  6. Uang (money participation), partisipasi ini hanya memberikan sumbangan uang kepada kegiatan. Kemungkinan partisipasi ini terjadi karena orang atau kelompok tidak bisa terjun langsung dari kegiatan tersebut.
Menurut Effendi dalam Hernawati (2012), partisipasi dibagi atas dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal
  1. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat didalamnya atau megambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
  2. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakat tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.
Menurut Effendi sendiri tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.
Menurut Sulaiman (2005) membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam lima (5) macam, yaitu :
  1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka;
  2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan;
  3. Partisipasi dalam bentuk dukungan;
  4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
  5. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Rabu, 01 November 2017

Pengertian Pengelolaan (skripsi dan tesis)


Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 2003). Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa inggris, yaitu management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kemudian Terry dalam Hasibuan (2005) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakantindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.
Dengan demikian pengertian pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. 

Konsep Desa (skripsi dan tesis)


Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artiya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.
Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari Perbekel, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersinergi menjadi satu untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Kamis, 26 Oktober 2017

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi (skripsi dan tesis)


Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik secara internal maupun secara eksternal. Van Meter dan Van Vorn (dalam Budiningsih, 2013) memformulasikan 6 variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja, yaitu :
a.         Kejelasan standar dan tujuan kebijakan
b.        Tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya
c.         Komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana
d.        Karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan
e.         Kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan
f.         Adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan.
Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi disebutkan dalam mode kebijakan yang diuraikan oleh model implementasi George Edward III dalam (Widodo, 2009)  yang mengajukan empat variabel meliputi:
a.         Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses  penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari  pembuat kebijakan (policy maker) kepada  pelaksana kebijakan (Widodo, 2009:97). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi (Edward dalamWinarno, 2014) yakni:  (1) Dimensi transmission (cara  penyampaian) Pada dimensitransmission menghendaki agar kebijakan  publik yang disampaikan tidak hanya disampaikan kepada  pelaksana (implementator) kebijakan, tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.  (2) Dimensi clarity (kejelasan) yaitu kejelasan menghendaki agar kebijakan di transmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang  berkepentingan langsung dengan kebijakan dapat diterima dengan  jelas, sehingga semua pihak paham terhadap maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan  publik tersebut. (3) Dimensi consistency (Konsistensi) Konsistensi menghendaki adanya keajegan atau konsistensi dari informasi yang ada..
b.        Sumber daya (Resources)
1)        Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi eberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2009) menegaskan mengenai sumber daya mansia bahwa keberadaan sumber daya manusia (staff harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian), dikarenakan efektivitas  pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia (aparatur) yang  bertanggung jawab melaksanakan kebijakan”.
 Dengan melihat pada penjabaran di atas, keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus terpenuhi juga harus memilik keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu sumber daya manusia harus tepat dan layak antara  jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas  pekerjaan yang ditangani (Widodo, 2009:99).
2)   Sumber Daya Anggaran
Edward III dalam Widodo (2009) mengenai hubungan sumber daya anggaran dengan pelaksanaan kebijakan merupakan para pelaku kebijakan tidak da pat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan incentive  sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya program. Besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan  perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk rewards and punishments. Dari kondisi yang sudah diuraikan, Widodo (2009:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran) akan mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan kebijakan karena tidak bisa optimalnya pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para  pelaku kebijakan rendah akibat insetif yang tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, agar dapat merubah perilaku (disposisi)  pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas bagi para petugas  pelayanan, manajer program dan mungkin masyarakat yang dilayani”.
3)        Sumber Daya Peralatan
Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas (terutama fasilitas teknologi informasi) akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal dan dapat dipercaya akan sangat merugikan akuntabilitas
4)   Sumber Daya Informasi Dan Kewenangan
Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, Selain sumber daya informasi, sumber daya kewenangan juga memiliki peran  penting dalam pelaksanaan kebijakan. Widodo (2009) menyimpulkan guna tercapainya pemecahan masalah yang tepat diperlukan suatu tindakan menyangkut kewenangan yakni sebagai lembaga yang lebih dekat dengan yang dilayani bahkan pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya”.
c.         Disposisi (Disposition)
 Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan dapat menipada diri pelaku kebijakan. menimbulkan suaatu sikap menerima (acceptance), acuh tak acuh (neutrality), dsn menolak (rejection) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi Menurut Edward III dan Van Horn Van Meter dalam Widodo (2009:104) disposisi yang tinggi memiliki  pengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
d.         Struktur Birokrasi  (Bureaucratic Structure)
 Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam sebuah keberhasilan implementasi kebijakan di sebuah organisasi. Struktur  birokrasi (bureaucratic structure)  mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut:
1)        Fragmentasi (fragmentation)
Dimensi fragmentasi ( fragmentation)  menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita atau instruksi nya akan terdistorsi.
2)        Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedur)
 Semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para  pelau kebijakan untuk megetahui, memahami, dan mendalami substansi dari sebuah kebijakan. Tidak jelasnya  standard operating procedur , baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur  pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas  pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung. 

Rabu, 25 Oktober 2017

Tujuan Pemilihan Umum (skripsi dan tesis)


Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah:
1. Melaksanakan kedaulatan rakyat
2. Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat
 3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislative serta memilih Presiden dan wakil Presiden.
4. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib.
 5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Menurut Morissan (2005) Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Menurut Austin Ranney (1997), pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebgai berikut:
a.             Penyelenggaraan secara periodik (regular election),
b.            Pilihan yang bermakna (meaningful choices),
c.             Kebebasan untuk mengusulkan calon (freedom to put forth candidate),
d.            Hak pilih umum bagi kaum dewasa (universal adult suffrage),
e.             Kesetaraan bobot suara (equal weighting votes),Kebebasan untuk memilih (free registration of choice),
f.             Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (accurate counting of choices and reporting of results)

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) (skripsi dan tesis)


Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia khususnya yang berada di setiap Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kabupaten Paser, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paser di bantu oleh panitia yang dibuat oleh lembaga itu sendiri dalam membantu kinerja KPUD dalam melaksanakan pemilu, panitia penyelenggara pemilu itu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Tugas dan kinerja Komisi Pemilihan umum Daerah dalam Pemilihan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dari ketentuan peraturan di atas terutama yang berhubungan dengan tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggraaan Pemilihan tidak terlepas dari penjawatahan tugas dan wewenang KPU Pusat di jabarkan lebih lanjut oleh KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Essensi yang paling penting dan harus dikedepankan adalah bahwa KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu  bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peraturan perundang- undangan yang belaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu : mandiri, jujur, Adil,kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 

Sabtu, 19 September 2015

Ciri, Motivasi dan Kedudukan Konstitusi (Konsultasi Skripsi, SKRIPSI, Hukum, Judul Hukum, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik)

Adapun ciri-ciri umum konstitusi adalah; Pertama, memuat kumpulan kaidah hukum yang diberi kedudukan yang lebih tinggi daripada kaidah hukum lainnya karena dimaksudkan sebagai alat untuk membatasi penguasa sehingga tidak boleh dengan mudah diubah oleh golongan yang berkuasa. Kedua, konstitusi memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang paling pokok mengenai kehidupan bersama. Ketiga, konstitusi lahir dari moment bersejarah dalam berdirinya negara tersebut.  
Adapun kedudukan dan fungsi konstitusi menurut Komisis Konstitusi MPR RI adalah:
a.       Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesehjateraan dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara.
b.       Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termauk untuk menjadi anggota PBB oleh karena itu sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum inetrnasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional
c.       Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, unifikasi hukum nasional, kontrol sosial, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif dan yudisial. Konstitusi sebagai sumebr hukum tidak saja berfungsi sebagai a tool of social engineering dan social control melainkan juga harus mampu merespon secara kritis perubahan zaman.
d.      Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara misalnya simbol demokrasi, persatuan keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan, keseimbangan hubungan (checks and balances) antara aparat pemerintah di pusat maupun di daerah.
e.       Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitsui dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi mengakomodasikan materi muatan pokok dan penting sehingga dapat timbulnya penafsiran yang beraneka ragam (ambiguitas)
f.        Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara dengan ciri-ciri equality before the law, non diskriminatif dan keadilan hukum (legal justice) dan keadilan sosial dan moralitas (social and moral justice).
g.       Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
h.       Fungsi pemberian atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
i.         Fungsi penyalur atau pengalihan kewenangan dan sumebr kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
j.         Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan
k.       Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony). Konstitusi dianggap sebagai hukum atau aturan dasar suatu negara dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis yang membentuk karateristik dan konsep pemerintahan, berisi prinsip-prinsip asasi yang harus dipatuhi sebagai dasar kehidupan kenegaraan, penegendalian pemerintahan, pengaturan, pembagian dan pembatasan fungsi-fungsi yang berbeda dari departemen-departemen serta penjabaran secara luas urusan-urusan yang berkaitan dengan pengujian kekuasaan dan kedaulatan

Pengertian Konstitusi (Hukum, Judul Hukum, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik, Konsultasi Skripsi, SKRIPSI)

Menurut Nuktoh Arfawie (2005; 76) istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia berpadanan kata dengan kata Constitution dalam bahasa Inggris, Constitutie (bahasa Belanda), Constitutionel (bahasa Perancis), Verfassung (bahasa Jerman), Constitutio (bahasa Latin) dan fundamental law (Amerika Serikat). Kata konstitusi artinya pemebentukan yang berasal dari kata constituer (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud ialaha pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Adapun istilah-istilah Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan terjemahan dari perkataan grondwet (bahasa Belanda). Dalam kepustakaan selain grondwet digunakan pula istilah Constitutie. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.
Meskipun dalam khasanah Hukum Tata Negara terdapat perbedaaan pengertian mengenai konstitusi dan Undang-Undang Dasar namun dalam khasanah Hukum Tata Negara konstitusi diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar (Sri Soemantri, 1974; 68). Dalam penjelasan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedangkan disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis (Miriam Budiharjo, 1996; 76)
Dari pengertian diatas maka konstitusi dapat dirumuskan sebagai suatu kerangka negara yang teroganisir dengan dan melalui hukum, dimana hukum berfungsi sebagai:
a.       Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga permanen
b.       Alat-alat kelengkapan
c.       Pengaturan hak-hak tertentu yang telah ditetapkan
Namun oleh pernyataan Sri Soemantri (dalam Nuktoh 2005; 33) mengemukakan tiga macam materi muatan yang bersifat pokok yang terdapat dalam konstitusi yaitu:
a.       Jaminan terhadap hak aasi manusia (dan kewajiban-kewajiban asasi manusia dan warga negara)
b.       Susunan kewarganegaraan yang sifatnya mendasar
c.       Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.
Dari sekian jenis kekuasaan yang ada dalam mayarakat suatu negara, maka kekuasaan politik mempunai arti dan kedudukan strategis karena penting dan strategisnya kekuasaan politik maka kekuasaan itu harus diintegrasikan dan integrasi kekuasaan politik ini diwujudkan dalam bentuk negara. Oleh karena negara sesuatu yang bersifat abstrak, maka dalam kenyataannya tindakan negara itu dilakukan oleh sekelompok orang dari kekauatan politik tertentu yang terdapat dalam masyarakat negara melalui cara-cara tertentu. Pada hakekatnya kelompok atau kekuatan politik yang sedang memegang kekuasaan negara inilah yang membuat keputusan-keputusan atas nama negara dan kemudian dilaksanakannya. Oleh karena itu bukan tidak mungkin bahwa kekuatan politik ttertentu yang sedang memegan kekuasaan dapat menyelahgunakan kekuasaan tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum melainkan juga memformulasikan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan yang semuanya mengikat penguasa dalam satu negara sehingga dengan demikian penguasa dalam suatu negara tidak berada di atas konstitusi tetapi sebaliknya berada di bawah konstitusi

Indikator Demokrasi (Konsultasi Skripsi, SKRIPSI, Hukum, Judul Hukum, Tata Negara, Judul Tata Negara, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik)

Untuk mengetahui sebuah pemerintahan negara itu menjalankan sistem demokrasi atau tidak demokrasi, beberapa indikator ditunjukkan sebagai ukuran untuk disebut demokratis:
Lyman Tower S (1984; 98) menyatakan bahwa terdapat beberapa poin kunci sebagai unsur-unsur demokrasi yaitu sebagai berikut:
a.       Keikutsertaan warga negara dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik
b.       Persamaan hak dan derajat bagi setiap warga negara.
c.       Kebebasan bagi warga negara
d.      Adanya sistem perwakilan
e.       Adanya sistem pemiliham umum.
Kemudian hasil konferensi ”International Commision of Jourist” menekankan bahwa disamping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui maka harus diakui pula hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibuat standar-standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut merumuskan syarat-syarat pemerintahan demokratis di bawah Rule Law sebagai berikut :
a.       Perlindungan konstitusional artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
b.       Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c.       Pemilihan umum yang bebas
d.      Kebebasan menyatakan pendapat
e.       Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
f.        Pendidikan kewarganegaraan
Selain itu Raymond Gettel dalam Isywara (1988; 78) juga membutiri isi kandungan demokrasi sebagai berikut:
a.       Bentuk pemerintahnya didukung oleh persetujuan umum
b.       Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil yang dipilih melalui referendum atau pemilihan umum
c.       Kepala negara dipilih secara langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada dewan legislatif
d.      Hak pilih aktif diberikan kepada sebagian besar rakyat atas dasar kesederajatan
e.       Jabatan-jabatan pemerintahan harus dapat dipangku oleh semua lapisan masyarakat
Rober A Dahl dalam Masykuri Abdillah (1999:79) menunjukkan tujuh aspek yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu :
a.       Kontrol rakyat terhadap pemerintahan
b.       Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur
c.       Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat
d.      Semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
e.       Rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman
f.        Rakyat mempunyai hak untuk mendapat sumber-sumebr informasi alternatif
g.       Untuk meningkatkan hak-hak mereka rakyat juga mempunyai hak untuk membentuk lembaga-lembaga atau organisasi yang relatif independent
Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator sistem demokratis yaitu pada hakikatnya menunjukkan bahwa suatu pemerintahan negara itu sesungguhnya dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat, untuk menjaga dan melindungi rakyat sehingga rakyat harus diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun atau manifestasi bagaimanapun

Eksisitensi dan Pendekatan Makna Demokrasi (Konsultasi Skripsi, SKRIPSI, Judul Hukum, Hukum, Tata Negara, Judul Tata Negara, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik)

Socrates seorang filosof yang hidup antara tahun 469-399 SM menyatakan bahwa negara bukanlah organisasi yang dibentuk oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri, tetapi engar itu merupakan susunan yang obyektif yang berdasarkan sifat hakikat manusiayang obyektif termuat keadilan bagi umum. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang bertentangan dengan ajarannya yaitu mentaati Undang-Undang. Ajaran tentang tugas negara yang harus menciptakan dan melaksanakan hukum yang dilakukan oleh para pemimpin atau penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat, disinilah merupakan inti dari pemikiran demokrasi dari Socrates (dalam Nuktoh Arfawie, 2005; 63-64). Sedangkan menurut Samuel P Hungtinton dalam Eggi Sudjana (1998; 45) perkembangan dari demokrasi menjadi satu-satunya kekuasaan politik yang sah dan semua warga negara bangsa-bangsa di dunia ini diharapkan untuk tidak ketinggalan dalam gelombang demokrasi ini.
Dalam upaya untuk memahami makna demokrasi yang sesungguhnya sekaligus menjawab pertanyaan mengapa demokrasi itu harus ada, terdapat lima jalur pendekatan yang bisa digunakan (Nuktoh Arfawie, 2005; 65-67):


a.       Natural Approach
Demokrasi adalah bagian dari persoalan manusia, karena itu pendekatan alamiah menjadikan manusia sebagai faktor rujukannya yakni manusia secara alamiah. Manusia satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan baik proses kejadiannya, maupun bentuknya dan sifat fitrahnya. Karena itu pada dasarnya manusia mempunyai status, derajat, dan keudukan yang sama, oleh sebab itu semua manusia haruslah mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini mendorong tumbuhnya kesadaran demokrasi yang menghendaki adanya asa persamaan diantara sesama manusia.
b.       Psychological Approach
Manusia pada hakikatnya adalah makluk yang mepunyai berbagai potensi antara lain emosi atau perasaan. Perasaan adalah aspek fundamental bagia manusia, karena kehendak dan pemikirannya bersumber daripadanya. Dari situ muncul gagasan mengenai demokrasi, dimana setiap manusia harus saling menghormati dan menghargai dan tentunya tak ada yang mau diperlekukan secara tidak manusiawi.
c.       Sociological Approach
Manusi tidak dapat hifdup sendiri, ia membutuhkan manusia yang lain kemudian melahirkan komunita manusia yang disebut masyarakat. Disitulah mereka bergaul, mengatur perlindungan hak-hak dasarnya, mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan peradaban. Di dalam hubungan sosial itu setiap individu mengharapkan penghargaan dan perlakuan yang sama dan seimbang agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi manusia ditengah-tengah masyarakat menghendaki posisi dirinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makluk yang sempurna yang berarti memberikan penghargaan yang sama terhadap setiap individu manusia. Hal-hal tersebut dijadikan dasar dan landasan tumbuhnya pemikiran mengenai demokrasi menurut pendekatan ini.
d.       Religious Approach
Menurut pendekatan ini setiap manusia ada umumnya beragama dan pada setiap agama terdapat ajaran yang bersifat universal seperti ajaran tentang kewajiban manusia satu menghargai dan menghormati manusia yang lain termasuk keyakinan terhadap Tuhan. Di dalam pemikiran tersebut terdapat nilai-nilai demokrasi yang merupakan keharusan menghargai manusia beserta potensi-potensinya.
e.       Historical Approach
Menurut sejarah demokrasi telah dikenal sejak jaman Yunani Kuno dan istilah demokrasi sendiri dikenal pada zaman Plato dan Aristoteles. Meski demikian dengan universalitas nilai-nilai kemnausiaan (sama derajat, rasa adil, rasa aman dan lain-lain) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dmokrasi ada dan hadir di setiap individu manusia di mana-mana karena nilai demokrasi melekat dalam diri manusia itu sendiri.
Dari pendekatan-pendekatan diatas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi itu mengandung nilai-nilai persamaan, Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat kemanusiaan yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Definisi Demokrasi (Konsultasi Skripsi, SKRIPSI, Judul Hukum, Hukum, Tata Negara, Judul Tata Negara, Ilmu Politik, Judul Ilmu Politik)

Munculnya konsep pemerintahan demokrasi, dimulai dari perdebatan antar filosof seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Polybius dan Cicero. Socrates (469-399) SM mengatakan negara yang dicita-citakan tidak hanya melayani kebutuhan penguasa tetapi negara yang berkeadilan bagi warga masyarakat (umum). Plato menempatkan demokrasi pada bentuk pemerintah yang dicitakan (bagus, baik), sementara Aristoles menempatkan demokrasi kepada kelompok yang korup (jelek, tidak bagus).
Konsep demokrasi yang sejak awal sudah dikenal sejak abad ke 5 SM, yang pada awalnya merupakan respon terhadap pengalaman buruk pemerintahan monarki dan kediktatoran di negara-negara Kota di zaman Yunani kuno. Tetapi ide-ide demokrasi modern mulai berkembang di abad 16, yakni dikembangkannya ide-ide sekularisme yang diprakarsai oleh Niccolo Manchiavelli(1469-1527), ide Negara Kontak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang Konstitusi Negara dan Liberalisme serta pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh John Locke (1632-1755) kemudian idenya mengenai pemisahan kekuasaan menjadi lesglitif, eksekutif dan yudikatif oleh Baron de Mostesquieu (1689-1755) serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778).
Membahas mengenai demokrasi berarti bicara tebntang rakyat atau warga masyarakat. Dalam suatu negara, rakyat merupakan sentral dan pemegang kekuasaan, karena pada hakikatnya rakyat adalah pememgang kekuasaan yang tertinggi yakni kedaulatan sedangkan demokrasi merupakan bentuk pengejawantahan kedaulatan.
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos-demos yang berarti rakyat atau penduduk dan suku kata cracy-kratian yang berarti hukum atau kekuasaan. Penggabungan kedua suku kata tadi menjadi democratia yang berarti kekuasaan yang datang dari rakyat. Selanjutnya Abraham Lincoln memberikan batasan singkat tetang demokrasi  sebagai suatu pemerintahanyang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sementara Sidney Hook dalam Masykuri Abdillah (1999;67) mendefinisikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selain itu R Karnenburg dalam Koencoro Poerbopranoto (1987; 65) menafsirkan demokrasi sebagai cara memerintah oleh rakyat.
Jadi suatu negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintahan negara yang merupakan hasil dari pendapat umum, merupakan cerminan dari kehendak masyarakat secara keseluruhan sehingga epentingan negara (pemerintah) selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat.